Berbagai keributan soal rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi membuat semua kalangan membahas dalam setiap pertemuan formal dan informal, hingga dialog di berbagai media. Tapi ada yang terlewat dalam pembahasan,
yaitu bagaimana sebenarnya pemerintah mengelola sumber minyak kita ini?
yaitu bagaimana sebenarnya pemerintah mengelola sumber minyak kita ini?
Berbagai kajian soal penolakan dibahas, tapi ada beberapa hal penting yang bisa dijadikan acuan dan referensi dalam perubahan kebijakan energi jangka pendek,menengah dan panjang.
Dewi Aryani, anggota komisi 7 DPR RI fraksi PDI Perjuangan menjelaskan,harus ada usulan konkrit bagaimana pemerintah bisa menyelesaikan defisit APBN tanpa menaikkan harga BBM rakyat, diantaranya harus ada keputusan-keputusan penting terkait tata kelola pemerintahan soal pengelolaan energi, yaitu :
1. APBN setiap 3 bulan sekali harus di-review pemerintah dan DPR. Karena harga komoditi berfluktuasi dan lemahnya kapasitas produksi minyak nasional. Siapapun tidak akan bisa menjamin harga pasti crude oil dunia.
Karenanya harus dibahas rutin setiap 3 bulan agar ada akurasi setiap penghitungan cash flow negara.
2. Hemat belanja birokrasi dan STOP hutang. Potong dana-dana perjalanan dinas, biaya pembelian barang yang tidak produktif, berhemat dlm pemakaian listrik, tiadakan makanan minuman dan hidangan yang berlebihan, sampai kurangi biaya protokoler yang tidak perlu.
3. Patokan angka lifting yang masuk akal harus dibahas pemerintah dan DPR secara serius, tidak bisa asal memilih angka. Kinerja BP Migas tahun-tahun sebelumnya harus menjadi tolok ukur dalam penentuan skenario berikutnya. Apalagi melihat kondisi skrg produksi minyak kita selama kwartal pertama hanya dibawah 900 ribu barel (rata-rata 870 ribu barel)
4. Investigasi potensi minyak di Ambalat (data shell sekitar 9 miliar barel), harus dikaji ulang untuk dikelola oleh BUMN kita.
5. APBN terkoyak karena ladang produktif tidak mau berproduksi sesuai kontraknya. Rakyat menanggung akibat dan harus menderita karena pemerintah lebih memilih menaikkan harga BBM.
6. Devisa harus ada kas sehat dari hasil penjualan crude oil, supaya ada sumber dana untuk pembelian impor minyak. Ini 'big picturenya'.
7. Tidak perlu lagi memperpanjang kontrak karya dengan perusahaan asing untuk ladang minyak yang sudah habis masa konsesinya!
"Jika pemerintah punya itikad baik, maka segala upaya akan dilakukan,termasuk 11 poin diatas", tutup Dewi Aryani,yang juga kandidat doktor kebijakan energi dari jurusan Administrasi FISIP UI. (sumber)
